Lewat PGII, RI Dorong Pembangunan Infrastruktur hingga Konektivitas

Para pemimpin negara industri maju G7 menegaskan komitmen untuk mengidentifikasi peluang baru demi meningkatkan kemitraan infrastruktur dan investasi global atau Partnership for Global Infrastructure Investment (PGII). Komitmen tersebut ditekankan dalam acara KTT G7 2023 yang digelar di Hiroshima, Jepang beberapa waktu lalu.

Sesuai rilis yang dikeluarkan Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menarik investor besar untuk merespon permintaan global dalam hal pembiayaan infrastruktur berkualitas di negara-negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah.

Biden bersama Presiden Joko Widodo dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen juga telah meluncurkan PGII pada KTT G20 yang diselenggarakan tahun 2022 lalu. Peluncuran PGII tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan infrastruktur dan investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang melanjutkan pertemuan PGII bersama kedua pemimpin tersebut mengumumkan peluang kerja sama, termasuk di dalamnya Just Energy Transition Partnership (JETP) atau kemitraan untuk transisi energi yang berkeadilan.

"Sejak PGII diluncurkan, para Pemimpin G7 bersama negara berkembang yang bermitra, mulai bekerja untuk memobilisasi ratusan miliar dolar dalam pembiayaan infrastruktur, antara lain infrastruktur energi, fisik, digital, kesehatan, dan ketahanan iklim," ujar Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulis, Minggu (21/5/2023).

"Fokus utama dari kemitraan ini adalah untuk kesetaraan, meningkatkan standar ketenagakerjaan dan lingkungan, serta mempromosikan transparansi, tata kelola, dan langkah-langkah antikorupsi," sambungnya.

Haryo menjelaskan Pada KTT G7 2023 ini, Presiden Biden mengumumkan serangkaian PGII baru untuk membangun koridor ekonomi transformatif dan mendorong investasi infrastruktur. PGII baru itu disebut dapat menghubungkan pembangunan ekonomi di berbagai negara dan sektor.

Hingga saat ini, sambungnya, AS telah memobilisasi US$ 30 miliar melalui hibah, pembiayaan federal, dan meningkatkan investasi sektor swasta. Selain itu, pihak AS juga menyampaikan PGII ini sudah setahun diluncurkan sejak G7 Summit tahun lalu di Jerman, sehingga perlu lebih didorong untuk realisasi dan implementasinya.

Haryo mengungkapkan investasi di Koridor Ekonomi Utama bertujuan menciptakan dan memperkuat koridor ekonomi yang menghubungkan ekonomi melalui infrastruktur transportasi utama, membangun pembangkit listrik bersih lebih terjangkau, andal, dan tersedia untuk lapisan masyarakat. Selain itu, memberikan solusi jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke masyarakat pedesaan, mengintegrasikan hub pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan regional, meningkatkan akses layanan kesehatan, serta solusi energi bersih.

Ia menambahkan PGII juga mendukung pengembangan dan penyebaran solusi rantai pasokan energi bersih secara menyeluruh pada skala global, dengan cara mendukung kemajuan Reaktor Modular Kecil atau Small Modular Reactor (SMR).

Haryo menjelaskan teknologi modern reaktor modular kecil ini menawarkan investasi modal awal yang lebih rendah, skalabilitas yang lebih besar, potensi peningkatan keselamatan dan keamanan, dan fleksibilitas lokasi yang selama ini tidak dapat membangun reaktor tradisional yang lebih besar. Pengembangan SMR canggih ini, ucapnya, dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

"Indonesia menjadi negara mitra SMR. Sejak meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) pada KTT G20 2022, Amerika Serikat mengumumkan kemitraan bersama Indonesia untuk mendukung Indonesia sebagai penggerak pertama di kawasan dalam pengembangan SMR di ASEAN," tutur Haryo.

Haryo menyebutkan teknologi perusahaan AS, NuScale Power menjadi proyek percontohan yang meliputi tambahan US$ 1 Juta dalam bentuk dukungan yang ditargetkan untuk menetapkan kemampuan teknis dan peraturan dalam mengembangkan SMR, serta studi kelayakan SMR senilai US$ 2,4 Juta dari USTDA.

Haryo menambahkan The United States International Development Finance Corporation (DFC) telah menandatangani Letter of Interest untuk mendukung pengembangan SMR di Indonesia. Tak hanya itu, Amerika Serikat terus mendukung rantai pasokan dan penyebaran energi bersih di Indonesia sebagai bagian dari PGII, termasuk melalui JETP dan keterlibatan berkelanjutan lainnya. Serta, untuk memfasilitasi investasi yang sangat penting untuk transisi ke ekonomi yang terhubung secara global, terdigitalisasi, dan berkelanjutan.

Haryo menyampaikan lembaga pembiayaan AS juga menerapkan model pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau dan fasilitas kredit bergulir. Salah satunya, Citi menyebutkan sekitar US$ 1,6 miliar investasi yang baru-baru ini diumumkan atau diselesaikan dan sejalan dengan PGII, termasuk peluncuran obligasi hijau pertama pengembang panas bumi milik BUMN Indonesia senilai sekitar US$ 400 juta.

"Proyek ini membantu Indonesia memimpin pengembangan energi hijau dengan memperluas operasi panas bumi di Indonesia," pungkasnya.