Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Belajar dari Singapura, Komisi X DPR Minta Kemenparekraf Jajaki Peluang Kolaborasi Konser Musik Internasional

Kompas.com - 13/03/2024, 20:44 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ratih Megasari Singkarru meminta pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) untuk menjajaki serta memanfaatkan sepenuhnya sejumlah peluang dalam memfasilitasi agenda konser dan event internasional.

Menurutnya, jika ditindaklanjuti, industri ekonomi kreatif memiliki potensi untuk menyumbangkan devisa negara hingga bernilai triliunan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ratih dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Ditopang Manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi Singapura Diprediksi 2,4 Persen Tahun Ini

Ia meyakini Indonesia bisa melakukan tindakan yang sama seperti Pemerintah Singapura yang berhasil memanfaatkan agenda konser Taylor Swift selama enam hari.

“Selama beberapa hari berturut-turut, (konser Taylor Swift) yang diadakan di Singapura bisa sangat nge-boost produk domestik bruto (PDB) dari negara tersebut hingga mencapai Rp 4 hingga Rp 12 triliun, dari (informasi) yang saya baca dan itu hanya dari konser musik dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ucap Ratih seperti yang dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu.

Menurutnya, Indonesia seharusnya dapat melakukan tindakan serupa, mengingat potensi besar yang dimiliki.

Baca juga: Caleg Terpilih Nasdem di NTT II Mundur, Viktor Laiskodat ke Senayan?

Politisi dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menekankan pentingnya industri ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi yang signifikan.  

Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kredibilitas pariwisata, terutama dalam bidang ekonomi kreatif.

Ratih juga menegaskan pentingnya persiapan infrastruktur dan SDM yang mendukung pariwisata. 

“Industri tourism juga harus melibatkan mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, dan lainnya. Jadi, industri ekonomi kreatif tidak bisa dianggap sebelah mata karena sangat bisa menumbuhkan roda ekonomi di negara. SDM kita punya (dan) SDA juga sangat mumpuni. Tinggal bagaimana sumber daya ini kita bisa mengelola dengan sebaik mungkin,” jelasnya.

Baca juga: PPU Serambi IKN, Fokus Bangun Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Tindaklanjut Kemenparekraf

Menanggapi hal tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf mengungkapkan rencananya untuk memfasilitasi berbagai konser dan event internasional melalui Indonesia Tourism Fund 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2 triliun.

Selain itu, Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga telah melakukan pertemuan dengan para pejabat di Kementerian Perdagangan Singapura untuk menjajaki potensi kolaborasi dalam menghadirkan konser-konser musisi kelas dunia dan event internasional lainnya di Indonesia.

Singapura dianggap mampu menyelenggarakan konser eksklusif Taylor Swift karena memiliki visi ekonomi yang panjang.

"Mereka mengakui kekuatan negara terletak pada sektor jasa. Terlebih setelah sektor manufaktur mengalami pertumbuhan negatif lebih dari 4 persen dan nilai ekspor turun lebih dari 20 persen tahun lalu," tutur Sandiaga.

Berkat pertumbuhan positif terjadi di sektor jasa, termasuk dalam bidang komunikasi, transportasi, perdagangan, perhotelan, dan restoran, ekonomi Singapura masih dapat mencatat pertumbuhan positif pada 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com