Disentil Jokowi, Posisi Dirjen Imigrasi Sudah Setahun Diisi Pelaksana Tugas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'menjewer' imigrasi karena masih menggunakan 'gaya lama' dalam melayani masyarakat dan mengancam mengganti Dirjen Imigrasi. Kendati demikian, posisi Dirjen Imigrasi sudah setahun ini diisi pelaksana tugas (Plt).

Jabatan Dirjen Imigrasi diisi pelaksana tugas sejak 30 Juni 2021 lalu. Kala itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham RI Widodo Ekatjahjana untuk merangkap tugas sebagai Plt Dirjen Imigrasi. Widodo menggantikan Jhoni Ginting yang memasuki masa pensiun.

Kini lebih dari setahun berlalu, posisi Dirjen Imigrasi masih juga diisi pelaksana tugas. Seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Imigrasi juga baru diumumkan oleh Kemenkum HAM pada 27 Juli 2022.

Seleksi terbuka ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-573 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.

Seleksi terbuka untuk Dirjen Imigrasi ini bisa diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil pusat/daerah, prajurit TNI serta anggota Polri yang memenuhi persyaratan.

Lelang Jabatan Dirjen Imigrasi Masih Berlangsung

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan proses open bidding atau lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi tersebut saat ini masih berlangsung. Dia mengatakan, saat ini tahapan seleksi pun tinggal memasuki proses final.

"Sudah satu bulan proses open bidding untuk Dirjen. Tinggal tahap akhir," kata Yasonna kepada wartawan, Minggu (11/9/2022).

Jokowi 'Jewer' Imigrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil imigrasi karena masih menggunakan 'gaya lama' dalam melayani masyarakat. Pangkal masalahnya, Jokowi menerima keluhan dari para investor terkait sulitnya mengurus visa di imigrasi.

Hal tersebut diungkap Jokowi dalam rapat yang digelar di Istana Merdeka pada Jumat (9/9) lalu. Jokowi mulanya menyoroti soal visa dan Kitas. Jokowi ingin pemberian visa dilihat dari besarnya investasi,jumlah lapangan kerja yang terbuka hingga kontribusi terhadap peningkatan ekspor.

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" kata Jokowi.

Jokowi bahkan banyak menerima keluhan dari beberapa investor yang mengaku kesulitan mendapatkan visa. Melihat itu, Jokowi ingin imigrasi mengubah total sistem kerjanya sehingga mampu memudahkan dan menggaet para investor datang ke Indonesia.

Jokowi menegaskan hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Jokowi pun mengancam akan mengganti dirjen sampai bawahan di imigrasi bila tak mampu melakukan perubahan di sistem imigrasi Indonesia.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang tidak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau tidak, tidak akan berubah," tuturnya.