Jokowi Ogah RI Pakai Kartu Kredit Visa-Mastercard, Gantinya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan kartu kredit pemerintah tak bergantung dengan layanan Visa dan Mastercard ternyata belum didukung oleh keberadaan kartu kredit terbitan lokal.

Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta mengatakan, ini karena layanan yang telah dibangun oleh Bank Indonesia melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tak pernah berkembang dan berhenti di level kartu debit.

"GPN memang masih debit, apakah GPN mau diteruskan menjadi kartu kredit lebih baik ditanyakan ke BI," kata Steve kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/3/2023)

Baca: Efek Domino AS, Lagi-Lagi Dana Asing Kabur Dari RI

Kendati begitu, ia menekankan, bisa saja kartu kredit prinsipal lainnya, misalnya yang sudah ada saat ini dari bank swasta Tanah Air mengambil peran untuk dikembangkan. Tapi, GPN sendiri menurut Steve sebetulnya juga bisa ambil peran asal terus dikembangkan.

"Secara teknis mungkin saja, tapi apakah GPN sendiri sesuatu yang sudah optimal, atau belum? terus terang masih ada perbaikan-perbaikan, nah ini yang maksud saya kita ini di market bebas mau bikin domestik sendiri boleh, pakai internasional mungkin," tuturnya.

Kendati begitu, Steve mengatakan, prinsipal atau penerbit kartu kredit lokal sebetulnya sangat mendukung kemandirian layanan kartu kredit yang dibuat oleh pelaku Tanah Air, sebab data transaksinya tak perlu lari ke luar negeri.

"Saya rasa enggak ada yang tidak setuju apa bila diadakan domestik credit card. Cuma jangan sampai sesuatu yang sudah dinikmati atau sudah bisa digunakan, bisa sampai di satu titik ini, jangan sampai mundur gara-gara kita hanya mau domestik," ujarnya.

Baca: Tok! Jokowi Mau Kartu Kredit PNS Tak Pakai Visa & Mastercard

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menginginkan belanja pemerintah pusat dan daerah menggunakan kartu kredit seperti yang sudah diluncurkan beberapa bulan lalu. Akan tetapi, Jokowi tak mau mengandalkan Visa dan Mastercard.

"Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri," kata Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.

"Dan hati hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, visa dan mastercard menjadi masalah," jelasnya.

Maka dari itu, Indonesia harus mandiri dari sisi sistem pembayaran. "Kalau kita bisa memakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari KL, provinsi, kabupaten, kota kita akan lebih tenang," tegas Jokowi.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Jokowi Ogah Pakai Mastercard, BNI Siapkan Kartu Kredit GPN

(mij/mij)