IMF & Bank Dunia Warning Ekonomi RI, Pak Jokowi Mohon Dengar!

News - Tim Redaksi, CNBC Indonesia
08 January 2023 09:00
Jokowi Habiskan Rp 3000 Triliun di 2022, Untuk Apa? Foto: Infografis/ APBN 2022/ Edward Ricardo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyadari bahwa tahun 2023 adalah tahun ujian bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat secara global tahun 2022 ini tahun turbulensi, tahun 2023 ini adalah tahun ujian," ujar Jokowi dalam beberapa kesempatan pada minggu lalu, dikutip Minggu (8/1/2023).  

"Kalau kita bisa melewati turbulensi kemarin di 2022, kita harapkan di tahun 2023 ini tahun ujian ini dilewati, Insya Allah lebih mudah di tahun 2024," ujar Jokowi lagi.

Pemerintah masih berharap Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 5% pada tahun ini.

Menteri Keuangan periode 2014-2016 Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di atas 5% dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah mengupayakan agar investasi bisa tumbuh sebesar 6%.

"Pertumbuhan ekonomi kita 5% atau sedikit di bawah 5%. Tetapi apabila ada upaya pemerintah di sisi investasi dalam artian mendorong investasi tumbuh 6% atau bahkan 7%. Barangkali itu bisa sedikit mengangkat pertumbuhan ekonomi agar bisa tetap di atas 5%," kata Bambang dalam program Profit, CNBC Indonesia TV.

Langkah ini, kata Bambang, harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, pertumbuhan Indonesia bisa jadi hanya mengikuti tren konsumsi rumah tangga dan 5% itu menjadi batas maksimal.

Sejumlah lembaga internasional menyarankan perlunya Indonesia mengelola tantangan eksternal dengan baik guna mempertahankan pertumbuhan yang kuat. Kebijakan yang hati-hati adalah kunci.

Defisit APBN 2023 yang ditargetkan kurang dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau tepatnya 2,84% dari PDB, setara Rp 598,2 triliun. Mengembalikan defisit anggarannya ke tingkat sebelum krisis.

Hal tersebut dinilai oleh sejumlah lembaga internasional sebagai langkah yang baik, sebab defisit anggaran yang lebih kecil akan membantu menjaga inflasi tetap rendah dan posisi utang yang lebih baik.

Artinya, pemerintah memiliki banyak ruang untuk bisa merespons, jika sewaktu-waktu terjadi kondisi yang memburuk. Juga membangun kredibilitas Indonesia di mata investor, baik nasional dan internasional.

Pemerintahan Presiden Jokowi tampak sudah sangat siap dengan kondisi ini. Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ternyata menumpuk 'tabungan' yang jumlahnya fantastis di dalam kas negara. Tabungan di dalam kas negara bisa diandalkan sebagai bantalan pembiayaan jika ada kondisi darurat.

Kementerian Keuangan mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2022 per Desember lalu telah mencapai Rp 119,2 triliun. Pada 2021, pemerintah juga memiliki SiLPA sebesar Rp 165 triliun. SiLPA ini akan menambah tumpukan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Adapun, SAL adalah gabungan SiLPA dari tahun ke tahun. Dengan melihat perhitungan di atas, maka SAL bisa menembus Rp 284,2 triliun hanya dari tahun anggaran 2021 dan 2022 saja.

Dengan SAL ini, pemerintah seharusnya memiliki ruang yang nyaman untuk bernafas, seraya mengembalikan defisit ke kisaran di bawah 3% pada 2023.


[Gambas:Video CNBC]

(cap/cap)
HALAMAN :
1 2
Artikel Selanjutnya

Sri Mulyani: Dunia Bisa 'Hancur', Separah Apa Krisis Global?

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading