Erick Pastikan Distribusi Vaksin Corona Tak Dimonopoli BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan distribusi vaksin corona di Indonesia tidak akan dimonopoli oleh Kementerian Kesehatan atau BUMN. Distribusi vaksin corona bisa juga dilakukan oleh perusahaan swasta.

"Distribusi vaksin tidak mungkin dimonopoli oleh Kemenkes dan BUMN, kita semua bersama-sama swasta harus mendistribusikan vaksin," ujarnya saat rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Rabu (20/1).

Tapi, Erick menekankan distribusi vaksin oleh swasta tidak boleh menjadi peluang bisnis yang bertujuan mencapai manfaat komersial."Ini bukan bisnis vaksin ya," imbuhnya.

Kendati begitu, ia belum mengungkap seperti apa syarat dan mekanisme distribusi vaksin corona oleh swasta. Ia hanya menyebut bahwa distribusi vaksin oleh swasta akan bergantung pada ketersediaan vaksin di dalam negeri nanti.

Distribusi vaksin Sinovac kemungkinan dilakukan oleh BUMN karena diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero). Dengan begitu, perusahaan pelat merah yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas vaksinnya.

Selain itu, vaksin Sinovac saat ini sudah ditetapkan menjadi vaksin yang akan didistribusikan secara gratis kepada masyarakat.

Sementara, vaksin yang mungkin didistribusikan oleh swasta kemungkinan adalah vaksin baru yang tiba-tiba tersedia di Indonesia.

Ia memberi contoh, vaksin dari Sinopharm yang saat ini sudah masuk proyeksi, tapi hingga kini belum ada hasil produksinya.

"Contoh Sinopharm, yang belum ada sampai hari ini, makanya kita tulis juga belum ada, tapi tiba-tiba misalnya dia karena kapasitas produksinya meningkat, seperti tadi Bio Farma, dia yang tadinya nol jadi 250 juta, itu mungkin saja ada kesempatan untuk diambil dan jumlahnya tidak mungkin banyak," jelasnya.

Sebelumnya, beberapa pihak swasta mengaku tidak diajak komunikasi dengan pemerintah terkait penyaluran vaksin corona. Padahal, mereka siap dan ingin berkontribusi dalam distribusi vaksin.

[Gambas:Video CNN]