Kemenko PMK Bentuk Tim Pemantau Penyaluran Bansos

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy bakal membentuk tim gabungan untuk memantau aliran dana bansos di tingkat pusat maupun daerah.

Dana bansos yang akan dipantau mulai dari yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan langsung tunai dana desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta yang dikeluarkan pemerintah daerah.

"Kemenko PMK akan membentuk tim gabungan. Jadi kami akan pantau alur atau aliran dana dari Kemensos maupun dari Kementerian Desa termasuk dari pemda. Nanti kami akan bentuk tim gabungan dan kami akan pantau tiap hari bagaimana perkembangan penyalurannya itu," ujarnya ujarnya dalam CNN Indonesia Newsroom, Rabu (7/7).

Kendati demikian, ia memastikan penyaluran bansos kali ini akan lebih baik dari sebelumnya karena pemerintah telah melakukan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Saya tidak bilang bahwa sempurna 100 persen. Tapi paling tidak dibanding sebelumnya pasti lebih baik karena kami terus melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi sebetulnya jumlah bantuan yang digulirkan pemerintah itu sudah diasumsikan nanti namanya kelompok inclusion error dan exclussion error itu secara teoritis sudah dihitung itu," jelasnya.

Hingga saat ini, kata Muhadjir, pemerintah juga telah menyelesaikan masalah 3,6 juta penerima yang tak dapat mencairkan dananya di bank karena masalah administrasi.

"Kemensos sekarang sudah menyempurnakan DTKS. Sekarang sudah sempurna. Tinggal 3,6 juta masih ngendon di bank kemarin sudah kita kumpulkan semua dan itu ada kepastian bahwa itu bisa dikeluarkan karena sebetulnya hanya soal administrasi. Sementara ratusan ribu yang kemungkinan fraud sudah kami keluarkan (dari DTKS)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menegaskan pemerintah telah meminta kepala daerah untuk menginisiasi program bansos di masing-masing wilayah dengan dana APBD. Harapannya bansos di daerah dapat melengkapi bantuan pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat terdampak covid-19 tetapi tak tercantum dalam DTKS.

Namun, lanjut Muhadjir, bantuan oleh pemda diimbau dalam bentuk barang atau sembako dan bukan dana tunai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyelewengan serta lebih mudah dalam proses monitoring dan evaluasi.

"Harus betul-betul tidak boleh ada penyimpangan dan penyelewengan dalam penyalurannya. Itu adalah merupakan tanggung-jawab pemerintah daerah di lapangan sehingga nanti seandainya ada penyimpangan-penyimpangan kita akan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah," pungkasnya.